JAKARTA | Analis kebijakan publik dan sosial-politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai penggiringan narasi dan opini liar, serta framing negatif yang disampaikan teman-teman DPP GHARIS yang mendeskreditkan kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) merupakan tudingan tidak berdasar, tidak objektif, dan tidak proporsional dalam menilai persoalan secara menyeluruh.
Menurutnya, Berbagai kritikan dan tudingan negatif yang diarahkan DPP GHARIS terhadap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) harus disampaikan secara berimbang, objektif, kontruktif dan didasarkan pada fakta dan data terverifikasi serta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ia menegaskan, Seyogianya pejabat publik termasuk Mas AHY dan Ibas yang bekerja sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku, dan taat akan aturan hukum seharusnya didukung semua pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa aparat birokrasi dan pejabat publik yang telah bertugas secara profesional dan objektif sesuai prosedur aturan sepatutnya mendapat apresiasi dan dukungan, bukan malah dilaporkan.
“Pentingnya memberikan dukungan penuh kepada pejabat atau aparatur negara yang menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alih-alih dilaporkan atas dasar ketidaksukaan, kinerja yang sesuai prosedur dan regulasi justru harus diapresiasi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Ia menilai, narasi tersebut sarat tendensi politik dan upaya pembunuhan karakter secara terstruktur. “Perbedaan pendapat, politik merupakan bagian dari esensi berdemokrasi. Namun, penilaian terhadap seorang pejabat publik tidak seharusnya hanya melihat satu sisi, melainkan juga mempertimbangkan rekam jejak pengabdian, capaian, serta kepercayaan yang diberikan institusi negara secara komprehensif,” ujar Nasky dalam keterangannya, pada Senin (6/7/2026).
Justru sebaliknya, Pihaknya menantang DPP GHARIS untuk berani melaporkan pejabat publik sekelas Menteri yang saat ini lagi viral soal dugaan menerima amplop dari salah satu eks Bupati yang di OTT KPK. Tindakan ini memicu sorotan berbagai kalangan dan publik. Persoalan ini yang seharusnya kita kawal bersama sebagai penyelenggara negara, seharusnya Menteri tersebut langsung melaporkan dugaan gratifikasi tersebut kepada KPK, bukan mengembalikannya langsung kepada pihak pemberi,” terangnya.
Ajak Publik Lebih Bijak dan Rasional
Lebih lanjut, Alumnus INDEF School Of Political Economy Jakarta itu menegaskan, Bahwa setiap tuduhan dalam negara hukum harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing dan opini liar di media sosial. Ia menyebut taktik semacam itu bukan hal baru. Dalam praktik global, dikenal istilah decapitation strategy, yaitu serangan terhadap tokoh-tokoh kunci yang menjadi fondasi kekuatan politik atau kebijakan publik.
“Jika kita menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci dalam sistem,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam studi administrasi publik, kohesi politik dan stabilitas di arena pemerintahan adalah prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tanpa itu, pemerintah akan tersita oleh manuver politik yang melelahkan dan menjauhkan fokus dari pelayanan publik.
Menurutnya, serangan yang diarahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) harus dibaca sebagai bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. Secara tidak langsung, hal ini merupakan upaya sistematis menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur nonformal. “Dalam konsep policy sabotage, yaitu strategi aktor eksternal yang tidak mampu menyerang pusat kekuasaan secara langsung, sehingga menargetkan kredibilitas orang-orang terdekatnya,” kata Nasky.
Seruan Jaga Persatuan
Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak seluruh pihak menjaga soliditas dan persatuan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, sekaligus memastikan tokoh-tokoh penting mendapat dukungan publik.
Oleh karena itu, lanjutnya, Jangan sampai ruang publik dipenuhi narasi yang hanya menonjolkan satu perspektif. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh agar dapat menilai secara objektif. “Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kita harus lebih cermat melihat fenomena seperti ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini tanpa dasar empiris,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati mekanisme hukum dan pengawasan yang berlaku apabila terdapat dugaan pelanggaran. Menurutnya, penyelesaian setiap persoalan harus ditempuh melalui jalur yang sah, bukan melalui pembentukan opini yang dapat memecah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Mari kita jaga fondasi pemerintahan yang tengah bekerja keras membangun negeri. Pemerintah membutuhkan tim yang solid, mitra politik yang loyal, dan tokoh-tokoh kuat sebagai penjaga perubahan.
“Kritik adalah hak setiap warga negara, tetapi keadilan juga mengharuskan setiap orang dinilai berdasarkan fakta, data, dan mekanisme yang berlaku. Mari kita menjaga ruang demokrasi yang sehat dengan mengedepankan objektivitas dan keseimbangan informasi. “Jangan biarkan satu demi satu wakil rakyat dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini,” tutupnya. (RED)
